Enam Bulan Penanganan Kasus Dugaan Kekerasan Seksual dan Pencurian, Mahasiswa ISBI Bandung Menuntut Sanksi Tegas
Mahasiswa Antropologi Budaya mempersoalkan sanksi administratif ringan terhadap mahasiswa yang dilaporkan dalam kasus dugaan kekerasan seksual dan pencurian.


BandungBergerak - Mahasiswa Antropologi Budaya, Fakultas Budaya dan Media, Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung resah. Keberadaan seorang mahasiswa yang dilaporkan dalam kasus dugaan kekerasan seksual dan pencurian menjadi pemicunya. Meski penanganan kasus telah berlangsung selama berbulan-bulan, mahasiswa tersebut masih dapat mengikuti perkuliahan dan beraktivitas di lingkungan kampus.
Situasi itu mendorong mahasiswa Antropologi Budaya menggelar demonstrasi di kampus ISBI Bandung, Senin, 16 November 2026. Mereka menuntut pertanggungjawaban institusi atas lambatnya penanganan kasus dan belum terpenuhinya perlindungan bagi korban.
Kasus ini melibatkan mahasiswa berinisial ARS, mahasiswa aktif Antropologi semester tujuh. Ia dilaporkan atas dugaan kekerasan seksual verbal dan ancaman terhadap rekan sejawatnya sejak akhir 2025. Selain itu, terdapat laporan dugaan pencurian uang melalui kartu ATM milik dua mahasiswa dengan total kerugian 19.450.000 rupiah. ARS juga diduga membobol kamar kos seorang mahasiswa pada November 2026.
Aksi mahasiswa ISBI Bandung dilatarbelakangi dugaan kekerasan seksual yang dilakukan ARS. Anisa Wafa, pendamping korban, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari komunikasi melalui aplikasi percakapan. ARS disebut berulang kali mengirim pesan bernuansa sensual kepada korban dan menganggap percakapan tersebut sebagai hal biasa.
“Lama-lama kan enggak konsen juga sebenernya atas apa yang terjadi,” ujarnya kepada BandungBergerak, Senin, 16 November 2026.
Dugaan tindakan tersebut memuncak ketika berlangsung acara jurusan pada akhir 2025. Saat korban sedang mandi di toilet, ARS diduga menggedor pintu dan mengancam akan merekam korban jika pintu tidak dibuka. Dalam kesempatan lain di GOR Patanjala ISBI, ARS disebut mengajak korban mendekat untuk dipeluk ketika suasana sedang sepi.
“Lebih dari satu kali sebenarnya cuma kalau bukti-buktinya mah paling dari korban cuman bisa ngasih yang ada di chat,” terangnya.
Menurut Wafa, korban mengalami trauma akibat rangkaian kejadian tersebut. Kehadiran ARS di kampus, termasuk ketika mengikuti perkuliahan, membuat korban merasa tidak aman.
Sebelum melaporkan kasus kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), pendamping korban sempat mengupayakan agar ARS membantu membiayai pemulihan psikologis korban. Namun, bantuan biaya psikolog tersebut hanya diberikan satu kali.
Korban kemudian dilaporkan kepada Satgas melalui pendampingnya sekitar Juni 2026. Dalam proses tersebut, ARS disebut sempat mengirim pesan setelah mengetahui adanya surat panggilan dari Satgas.
“Terus dikirim pake emot sedih kitu,” tuturnya. “Padahal korban sangat menghindari, cuman pelakunya ada (menghampiri) beberapa kali.”
Wafa mengkritik lambatnya penanganan kasus dan minimnya informasi perkembangan yang diterima pendamping korban.
“Jadi, overall sih prosesnya mah worst banget di sini,” bebernya.

Dugaan Pencurian
Selain dugaan kekerasan seksual, ARS dilaporkan dalam dua peristiwa dugaan pencurian uang melalui kartu ATM milik mahasiswa.bKasus pertama dialami seorang rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari jurusan berbeda. Korban kehilangan kartu ATM yang tersimpan di dompet. Setelah memeriksa transaksi, korban mengetahui uang sebesar Rp18 juta telah diambil. ARS diduga mengetahui nomor PIN korban karena menggunakan tanggal lahir sebagai kombinasi PIN.
Korban kemudian menelusuri rekaman CCTV mesin ATM dan mendapati sosok yang diduga ARS. Peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Lengkong. Polisi menerbitkan surat perintah penahanan terhadap ARS melalui surat bernomor B/51/X/Res.1.8./2026/Polsek Lengkong pada 30 September 2026. ARS kemudian ditahan selama kurang lebih tiga minggu.
Kasus kedua dialami Rani (nama samaran), mahasiswa Antropologi. Ia kehilangan uang Rp1.450.000 ketika mengikuti kegiatan himpunan di GOR Patanjala pada 27 September 2026. Rani baru menyadari kehilangan tersebut ketika hendak melakukan transfer dan mendapati saldonya berkurang.
Rani menduga kartu ATM-nya diambil ketika tas panitia dikumpulkan dalam satu ruangan. Ia kemudian menelusuri rekaman CCTV di sekitar kampus dan mendapati sosok yang diduga ARS pada salah satu rekaman mesin ATM bank swasta.
Namun, upayanya memperoleh rekaman tersebut tidak berhasil karena nominal kehilangan dinilai berada di bawah Rp2,5 juta. Rani tetap melaporkan kejadian itu ke Polsek Lengkong setelah ARS ditahan, tetapi laporannya dinilai belum memiliki bukti yang mencukupi.
Setelah kurang lebih tiga minggu ditahan, ARS dikeluarkan dari tahanan menyusul pencabutan laporan oleh pelapor pertama.
Persoalan lain muncul pada 11–12 November 2026. ARS diduga membobol kamar kos milik seorang mahasiswa perempuan di sekitar kampus. Ilham (nama samaran), mahasiswa ISBI Bandung, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut diperkirakan berlangsung antara pukul 02.00 hingga 04.00 ketika penghuni tidak berada di kamar.
Saat kembali, korban mendapati gembok kamar kosnya telah terbobol. Tidak ada barang yang dilaporkan hilang. Namun, rekaman CCTV menunjukkan seseorang yang diduga ARS naik melalui tangga dan memotong kabel kamera pengawas.
“Setelah 16 detik pelaku naik tangga dan rekaman CCTV terputus,” ungkap Ilham kepada BandungBergerak.
Menurut Ilham, hanya orang tersebut yang terlihat berada di tangga kos saat kejadian. ARS disebut tidak mengakui perbuatannya. Pemilik kos kemudian mengusirnya dari tempat tersebut.
Penanganan Kasus Tertunda hingga KKN Selesai
Iqbal Maulana, Ketua Rawayan Mahasiswa Etnostudi ISBI Bandung (RAMPES), menjelaskan bahwa penanganan kasus dugaan kekerasan seksual telah berlangsung sejak sekitar Mei 2026. Namun, Surat Keputusan (SK) Rektor mengenai sanksi administratif baru diterbitkan pada 5 Oktober 2026.
Menurut Iqbal, salah satu faktor yang memengaruhi keterlambatan adalah pelaksanaan KKN yang diikuti korban dan pihak terlapor. Program studi disebut meminta agar investigasi tidak dilakukan sebelum kegiatan tersebut selesai.
Ilham, yang juga tergabung dalam tim advokasi himpunan, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendesak penanganan kasus sejak awal. Namun, proses investigasi tertunda karena pertimbangan kegiatan KKN.
“Karena ada permintaandari prodi untuk akhirnya jangan dulu ada investigasi, tunggu sampai KKN-nya selesai,” terangnya.
Sementara itu, Shuma Silmi Faza, anggota Satgas PPKPT ISBI Bandung, membenarkan adanya laporan dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswa Antropologi. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di luar area kampus, tepatnya di Teras Sunda Sibiru, pada akhir Desember 2025.
Laporan resmi baru diterima Satgas pada Juni 2026 melalui tautan pengaduan daring. Laporan diajukan oleh pendamping korban, bukan langsung oleh korban.
Dalam pemeriksaan, menurut Silmi, ARS memenuhi panggilan Satgas, tetapi tidak mengakui sebagian besar perbuatan yang dituduhkan. Ia hanya mengakui keberadaannya di lokasi kejadian.
"Jadi banyak pengakuan yang dia (pelaku) hanya mengakui momennya, tapi mengakui perbuatannya memang tidak. Jadi banyak ngelesnya juga," kata Silmi.
Silmi mengakui bahwa proses penanganan menghadapi sejumlah kendala. Anggota Satgas merupakan dosen yang memiliki tanggung jawab akademik. Selain itu, mereka baru dilantik dan belum memperoleh pelatihan formal mengenai penanganan kasus hukum maupun psikologi.
"Jujur juga kita tuh semuanya baru pada dilantik. Jadi ketika kasus ini datang, kita tuh belum dapat pelatihan apapun.. Jadi kita tuh benar-benar sangat sama-sama meraba, sangat hati-hati lah," jelas Silmi.
Ia mengatakan Satgas berkoordinasi dengan program studi untuk memisahkan kelompok KKN korban dan pihak terlapor agar kegiatan tersebut tidak memicu tekanan psikologis terhadap korban.
"Kenapa kami tidak menindaklanjuti (saat itu), karena kan mereka lagi KKN. Kami sangat menjaga korban kan jadi kami takutnya kalau kita tindakan jadi saat KKN takutnya jadi trigger atau apa," ujar Silmi.
Penanganan kemudian dilanjutkan setelah kegiatan KKN selesai. Pada periode yang sama, ISBI Bandung juga mengalami pergantian rektor.
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Seksual di Ruang Kuliah UIN SGD Bandung
Membaca Data Meningkatnya Kekerasan Seksual

Sanksi Ringan Dipersoalkan, Fakultas Rekomendasikan DO
Hasil penanganan Satgas dituangkan dalam Keputusan Rektor ISBI Bandung Nomor 3731/IT8/HK.02/2026 tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Tingkat Ringan terhadap Mahasiswa Fakultas Budaya dan Media ISBI Bandung Tahun 2026.
Menurut Silmi, sanksi tersebut diputuskan dengan mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan, antara lain sikap kooperatif ARS selama pemeriksaan dan kontribusinya dalam membantu biaya psikolog korban, meskipun hanya satu kali.
"Kenapa sanksi administratif itu ringan, karena tadi satu yang meringankan adalah dia (pelaku) membantu korban ke psikolog. Walaupun misalnya cuma satu kali ya, tapi itu yang meringankan. Terus yang kedua juga pelaku kooperatif," tutur Silmi.
Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah status akademik ARS yang telah memasuki semester tujuh serta tidak adanya permintaan dari pihak korban agar ARS dikeluarkan dari kampus.
Silmi menegaskan bahwa pembatasan aktivitas perkuliahan bukan merupakan kewenangan Satgas. Menurutnya, keputusan tersebut harus ditangani bagian lain di lingkungan institusi.
"Kalau untuk kenapa akhirnya masih bisa kuliah mungkin itu bukan di ranahnya Satgas sih. Mungkin akan ada bagian lain yang lebih fokus ke hukuman pidana selanjutnya," pungkasnya.
Sebelumnya, pada 27 Oktober 2026, RAMPES telah menggelar Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) dan memutuskan mencabut keanggotaan ARS melalui Surat Edaran Nomor 13/003/SE/DPA.RAMPES/X/2026. Keputusan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran kode etik dan tindakan yang dinilai mengganggu kenyamanan serta keamanan anggota himpunan.
Namun, pada Rabu, 11 November 2026, ARS masih terlihat berada di kampus dan mengikuti perkuliahan di salah satu kelas Antropologi. Kehadirannya mengejutkan sejumlah mahasiswa.
Mahasiswa kemudian mendesak kampus mencabut Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), memenuhi kewajiban terhadap korban, serta menjatuhkan sanksi pemberhentian atau drop out (DO) kepada ARS.
Di sisi lain, Fakultas Budaya dan Media telah menyampaikan rekomendasi kepada rektor melalui surat bernomor 1/DST/T/IT8.8/TU.00.01/2026 perihal Permohonan Tindak Lanjut dan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
Apip, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Budaya dan Media ISBI Bandung, menjelaskan bahwa surat tersebut memuat enam rekomendasi. Fakultas meminta rektor menindaklanjuti laporan RAMPES, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan kekerasan seksual dan pencurian, serta meninjau kembali keputusan sanksi administratif.
Fakultas juga meminta rektor mempertimbangkan sanksi disiplin berdasarkan Pasal 34 dan 35 Peraturan Rektor ISBI Bandung Nomor 1 Tahun 2023, menelaah tuntutan pencabutan hak beasiswa KIP-K dan status keaktifan mahasiswa, serta memastikan perlindungan, kerahasiaan identitas, dan pemulihan hak korban.
Apip menegaskan bahwa dugaan tindakan berulang tersebut perlu ditangani secara serius. Fakultas merekomendasikan sanksi mulai dari skorsing perkuliahan selama satu hingga dua semester hingga pemberhentian sebagai mahasiswa.
"Kita melihat kasus ini tidak main-main," tegasnya.
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Seksual di Ruang Kuliah UIN SGD Bandung
Membaca Data Meningkatnya Kekerasan Seksual
Demonstrasi Mahasiswa Belum Menghasilkan Keputusan
Rangkaian persoalan tersebut mendorong mahasiswa menggelar demonstrasi pada Senin, 16 November 2026. Sejak pukul 08.00 WIB, mahasiswa berkumpul untuk menuntut pertanggungjawaban kampus atas penanganan kasus dan perlindungan terhadap korban.
Iqbal menilai penanganan selama enam bulan merupakan waktu yang terlalu lama, terutama bagi korban yang masih harus berhadapan dengan pihak terlapor di lingkungan akademik.
“Enam bulan teh hal yang sangat-sangat lama banget, apalagi bagi korban,” ujar Iqbal.
Menurutnya, pendampingan himpunan belum cukup menggantikan tanggung jawab institusi dalam memastikan keselamatan korban. Ia juga menyebut adanya dugaan intimidasi selama proses penanganan.
“Korban enggak tahu harus minta perlindungan ke siapa,” katanya.
Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Budaya dan Media ISBI Bandung, R.Y. Adam Panji Purnama turut hadir dalam aksi tersebut. Ia menyatakan dukungan terhadap gerakan mahasiswa dan mengaku prihatin atas kasus yang terjadi.
“Hati saya panas ketika mendengar kejadian ini, mengingat saya juga punya anak perempuan di rumah,” ujarnya.
Adam mengatakan tuntutan mahasiswa telah diteruskan kepada Wakil Rektor I untuk diproses lebih lanjut.
“Secara pribadi saya sangat mendukung aksi ini dan terbuka untuk menerima laporan dan akan melindungi korban,” katanya.
Sementara itu, Ketua Program Studi Antropologi Budaya ISBI Bandung Imam Setyobudi menjelaskan bahwa program studi tidak dapat melampaui keputusan Satgas maupun pimpinan institut. Menurutnya, pemberian sanksi DO harus ditetapkan melalui keputusan rektorat.
“Satu-satunya jalan untuk mengeluarkan mahasiswa tersebut harus melalui SK DO dari rektorat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa program studi masih terikat pada keputusan sanksi administratif yang telah diterbitkan.
“Prodi tidak bisa melampaui sanksi yang diberikan oleh Satgas maupun rektor,” katanya.
Penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan mahasiswa. Sophia Septiani, mahasiswa perempuan Antropologi Budaya, menilai kasus ini menunjukkan bahwa ruang aman di kampus belum sepenuhnya terwujud.
“Menurutku, tajuk ‘ruang aman’ yang kampus bilang masih tidak sepenuhnya ada sebagai mahasiswa perempuan di kampus. Karena sejujurnya, kasus ini satu dari tumpukan gunung es yang masih struktural,” ujar Sophia.
Ia menilai program studi dan fakultas seharusnya turut memberikan dukungan kepada mahasiswa, bukan hanya menyerahkan penanganan kepada Satgas.
“Dengan isu yang sebesar ini aja tanggapan fakultas masih terbatas berdasarkan Satgas, padahal harusnya wewenang prodi dari ruang pengajaran bisa membantu dan support keresahan ini dengan lebih baik,” lanjutnya.
“Sayangnya kan kami pada akhirnya merasa mereka tidak sepenuhnya melindungi dan membuat ruang aman, hingga terjadinya aksi ini,” katanya.
Aksi berlanjut hingga sore hari. Perwakilan mahasiswa kemudian mengikuti audiensi bersama jajaran program studi dan keluarga pihak terlapor. Pertemuan berlangsung cukup panjang, tetapi hingga aksi berakhir sekitar pukul 17.00 WIB, mahasiswa belum memperoleh keputusan yang menjawab seluruh tuntutan.
Dalam penyampaian penutup, salah satu orator menyebut terdapat pembicaraan mengenai kemungkinan pembaruan SK Rektor untuk meningkatkan tingkat sanksi administratif terhadap ARS. Namun, pembaruan tersebut belum menjadi keputusan resmi.
Mahasiswa berencana melanjutkan konsolidasi bersama alumni dan mempertimbangkan pendampingan bantuan hukum dari luar kampus apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. Mereka juga meminta sesama mahasiswa tetap saling menguatkan jika muncul tekanan atau intimidasi setelah aksi.
“Kita harus menciptakan ruang aman lagi buat prodi ini,” ujar salah satu orator.
***
*Reportase ini mendapatkan dukungan data lapangan dari reporter BandungBergerak Azany Magrina Duarte
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB
Editor: Iman Herdiana
Tanggapanmu
0Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.
Tuliskan Tanggapan Anda
Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Baca juga
Di Jalanan, Warga tidak Sendirian
Rangkaian aksi sepanjang Oktober hingga November 2026 di Yogyakarta mempertemukan mahasiswa, perempuan, akademisi, dan berbagai kelompok masyarakat.
Virliya Putricantika18 November 2026
Jurnalis Bukan Sekadar Pencatat Penderitaan
Di balik setiap kisah yang dibawa ke ruang publik, ada manusia yang kehidupannya tidak selalu berubah setelah diberitakan.
Asma Aqilah Mahfuzhoh18 November 2026
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Empat Tuntutan Buruh Justru Hilang
Pengaturan pekerja platform digital, perluasan hak mogok, kenaikan upah sektoral, serta penggantian biaya perumahan dan pengobatan tak masuk dalam aturan final.
Insan Radhiyan Nurrahim18 November 2026


