Menelusuri Kepentingan Bisnis di Balik Pembatalan Pensiun Dini PLTU Cirebon 1
Rencana penghentian pembangkit pada 2035 melalui skema pendanaan ADB batal dilanjutkan.

BandungBergerak - Rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 melalui skema transisi energi internasional batal dilanjutkan pemerintah pada Desember 2025. Padahal, pembangkit berkapasitas 660 megawatt (MW) yang dikelola PT Cirebon Electric Power (CEP) itu sebelumnya menjadi proyek percontohan penghentian PLTU batu bara melalui Energy Transition Mechanism (ETM) yang didukung Asian Development Bank (ADB).
Melalui skema tersebut, PLTU Cirebon-1 direncanakan berhenti beroperasi pada Desember 2035, hampir tujuh tahun lebih cepat dari jadwal akhir kontrak jual beli listriknya pada Agustus 2042. Kesepakatan awal itu dituangkan dalam kerangka kerja sama yang ditandatangani ADB, PT PLN (Persero), CEP, dan Indonesia Investment Authority (INA) pada Desember 2023. Namun, kesepakatan tersebut masih bersifat tidak mengikat dan bergantung pada proses uji kelayakan serta persetujuan pemerintah.
Dalam dokumen Cirebon Energy Transition Mechanism Pilot Project, ADB menjelaskan bahwa pendanaan pensiun dini dirancang untuk membiayai pelunasan kembali utang pembangkit sekaligus memberikan dividen khusus kepada pemegang saham. Skema ini disiapkan untuk mengompensasi hilangnya potensi pendapatan akibat pemendekan masa kontrak.
Pada 5 Desember 2025, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pembatalan rencana tersebut. Pemerintah beralasan PLTU Cirebon-1 masih memiliki usia operasional panjang dan menggunakan teknologi supercritical yang dinilai lebih efisien dibandingkan pembangkit dengan teknologi lebih tua. Pemerintah kemudian mencari PLTU lain sebagai pengganti proyek pensiun dini tersebut. (ANTARA, 5 Desember 2025).
Keputusan ini menyisakan persoalan mengenai kelanjutan rencana transisi energi dan kepentingan bisnis di balik operasional pembangkit. Sebab, penghentian PLTU milik swasta sebelum kontrak berakhir tidak hanya menyangkut keputusan teknis, tetapi juga kewajiban finansial antara pengembang, kreditur, dan PLN sebagai pembeli listrik.
Untuk memahami persoalan tersebut, perlu menelusuri sejarah pembangunan PLTU Cirebon-1, mulai dari proses tender, pembentukan perusahaan, struktur kepemilikan, hingga perjanjian jual beli listrik dan skema pembiayaannya.
Dari Tender hingga Pembentukan PT CEP
Proyek PLTU Cirebon-1 bermula dari tender internasional pengadaan listrik swasta yang diselenggarakan PLN pada April 2006. Sejumlah perusahaan mengikuti proses tersebut untuk membangun pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dengan kapasitas awal sekitar 600 MW.
Juru Bicara PLN Muljo Adji menuturkan, persaingan tender mengerucut pada dua peserta, yakni Essar Group asal India dan konsorsium Marubeni yang terdiri atas Komipo, Tripatra, dan Samtan.
Keduanya menawarkan harga listrik di bawah harga perhitungan sendiri (HPS) PLN sebesar 4,480 sen dolar AS per kilowatt hour (kWh). Marubeni menawarkan 4,363 sen dolar AS per kWh, sedangkan Essar menawarkan 4,402 sen dolar AS per kWh.
Muljo mengatakan, kedua peserta tersebut tidak mensyaratkan government support atau dukungan pemerintah. Berbeda dengan YTL Power International asal Malaysia yang sebelumnya gugur karena meminta jaminan pemerintah dalam pembangunan pembangkit.
"Kedua perusahaan ini tidak mensyaratkan government support," ujar Muljo dikutip dari detikfinance, Selasa, 17 November 2026.
Pada 23 Mei 2006, PLN menetapkan konsorsium Marubeni (Jepang), Korea Midland Power atau Komipo (Korea Selatan), Samtan (Korea Selatan), dan Tripatra (Indonesia) sebagai pemenang tender pembangunan PLTU Cirebon-1.
Setelah memenangkan tender, PT Cirebon Electric Power (CEP) dibentuk sebagai perusahaan pelaksana proyek. Perusahaan ini kemudian menandatangani perjanjian jual beli listrik atau Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN pada 20 Agustus 2007. Proyek dibangun menggunakan skema Build-Own-Operate (BOO), yakni pembangkit dimiliki dan dioperasikan perusahaan swasta yang memasok listrik kepada PLN berdasarkan kontrakdengan masa kontrak.
Pembangunan PLTU Cirebon-1 membutuhkan investasi sekitar US$850 juta. Pembiayaannya menggunakan kombinasi modal sendiri (equity) dan pinjaman (debt) dengan rasio 30:70. Secara terperinci, pendanaan tersebut terdiri atas sekitar US$255 juta modal pemegang saham dan US$595 juta pinjaman.
Kesepakatan pembiayaan (financial close) tercapai pada 8 Maret 2010 dengan dukungan enam lembaga pembiayaan dan bank internasional, termasuk Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Korea Export-Import Bank (KEXIM), Mizuho Bank, dan ING Bank.
Berdasarkan dokumen proyek ADB, CEP dimiliki empat perusahaan, yakni Marubeni Corporation sebesar 32,5 persen, Korea Midland Power 27,5 persen, ST International Corporation 20 persen, dan PT Indika Energy 20 persen. Sementara itu, PLN berkedudukan sebagai pembeli listrik melalui kontrak jangka panjang.
Konstruksi pembangkit dikerjakan Doosan Heavy Industries sebagai kontraktor utama sejak 2008. PLTU Cirebon-1 berkapasitas akhir 660 MW mulai beroperasi secara komersial pada 27 Juli 2012.
Dalam kontrak tersebut, harga pembelian listrik yang disepakati PLN dan CEP tercatat sebesar 4,43 sen dolar AS per kWh. Adapun biaya bahan bakar menggunakan mekanisme pass through, yakni biaya bahan bakar dibebankan PLN sesuai ketentuan harga yang berlaku.
Kontrak jangka panjang tersebut menjadi dasar hubungan bisnis antara CEP dan PLN. Selama masa perjanjian, CEP memasok listrik, sedangkan PLN berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai ketentuan kontrak.
Skema Pensiun Dini dan Kepentingan Pemegang Saham
Rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 melalui ETM tidak dirancang sebagai penghentian operasional biasa. ADB menyiapkan skema pembiayaan untuk menyelesaikan konsekuensi finansial akibat pemendekan masa kontrak.
Dalam dokumen proyek yang diterbitkan ADB pada 2024, terdapat dua komponen utama penggunaan dana ETM. Pertama, melakukan refinancing atau pembiayaan kembali terhadap utang yang masih berjalan. Kedua, membagikan dividen khusus satu kali kepada pemegang saham untuk mengompensasi arus kas dividen yang hilang akibat pemendekan masa PPA serta biaya transaksi ETM.
Melalui skema tersebut, masa kontrak PPA direncanakan dipangkas dari Agustus 2042 menjadi Desember 2035. ADB menargetkan transaksi dapat diselesaikan pada 2024, setelah melalui uji kelayakan dan persetujuan pemerintah.
ADB juga menyebut skema pembiayaan dirancang agar tingkat pengembalian pemegang saham tetap netral berdasarkan perhitungan nilai kini (present value) dibandingkan skenario bisnis tanpa pensiun dini.
Artinya, penghentian operasional lebih awal tetap memperhitungkan kepentingan finansial pemegang saham. Pendapatan yang berpotensi hilang akibat pemendekan kontrak diperhitungkan melalui mekanisme kompensasi dalam skema pendanaan.
Rancangan tersebut memperlihatkan bahwa pensiun dini PLTU bukan semata-mata persoalan menutup pembangkit dan menghentikan penggunaan batu bara. Ada konsekuensi finansial yang harus diselesaikan agar kepentingan pengembang, kreditur, dan pembeli listrik dapat diakomodasi.
Namun, rencana tersebut tidak berlanjut. Pemerintah membatalkan pensiun dini dengan alasan teknis, yakni usia pembangkit yang masih relatif muda dan penggunaan teknologi supercritical.
Di sisi lain, persoalan kewajiban pembayaran PLN juga sempat menjadi pertimbangan dalam pembahasan penghentian operasional lebih awal.
Dalam pemberitaan Katadata, 5 Desember 2025, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar menyebut adanya konsekuensi finansial jika kontrak pembelian listrik dipangkas lebih awal.
Menurut Suroso, klausul kontrak menyatakan PLN tetap harus membayar cicilan selama lima tahun tersebut hingga 2037. Nilainya mencapai Rp12 triliun per tahun atau total Rp60 triliun. Angka itu disebutnya sebagai nilai penalti.
Keterangan tersebut menunjukkan adanya persoalan finansial yang perlu diperhitungkan dalam penghentian kontrak. Namun, nilai kewajiban tersebut perlu ditelusuri lebih jauh melalui dokumen PPA dan penjelasan resmi PLN maupun CEP, termasuk hubungannya dengan skema kompensasi yang sebelumnya dirancang ADB.
Dengan demikian, pembatalan pensiun dini menyisakan pertanyaan mengenai kelanjutan rencana pembiayaan ETM, status utang pembangkit, dan konsekuensi bisnis bagi para pemegang saham.
Pembelian Listrik dan Beban Oversupply PLN
Hubungan bisnis antara PLN dan produsen listrik swasta juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan kelebihan pasokan listrik atau oversupply yang membayangi sistem ketenagalistrikan Indonesia.
Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PLN 2025, pengeluaran perusahaan untuk membeli listrik dari PT CEP meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, PLN membayar sekitar 3,69 triliun rupiah kepada CEP. Sementara itu, pada 2024 nilainya tercatat sekitar 3,42 triliun rupiah.
Data tersebut tercantum dalam catatan beban pembelian tenaga listrik pada laporan keuangan PLN. Pos tersebut mencakup pembelian listrik dari pengembang swasta atau Independent Power Producer (IPP) berdasarkan perjanjian jual beli listrik. Dokumen laporan keuangan PLN 2025 mencatat pembayaran kepada CEP sebesar 3,697 triliun rupiah pada 2025 dan 3,421 triliun rupiah pada 2024.
Kenaikan pembayaran tersebut berlangsung ketika persoalan kelebihan pasokan listrik masih membayangi sistem ketenagalistrikan nasional.
Dalam artikel Oversupply Listrik dan Beban Ganda Energi Fosil, (diterbitkan CERAH pada 11 Agustus 2025), Sartika Nur Shalati menjelaskan bahwa kelebihan pasokan listrik membebani keuangan negara. Berdasarkan perhitungan CERAH, negara harus membayar total 341,5 triliun rupiah kepada produsen listrik swasta selama periode 2015–2024 untuk produksi listrik yang tidak terpakai.
Menurut Sartika, persoalan tersebut berawal dari perencanaan penambahan pembangkit melalui Fast Track Program (FTP) sejak 2006 dan Program 35 GW pada 2015. Penambahan kapasitas pembangkit dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan kebutuhan listrik.
Kondisi tersebut diperparah oleh skema kerja sama pembelian listrik atau PPA antara PLN dan produsen listrik swasta. Salah satu mekanisme yang disoroti CERAH adalah Take or Pay, yakni kewajiban pembayaran sesuai ketentuan kontrak meskipun listrik yang tersedia tidak seluruhnya digunakan.
Namun, mekanisme tersebut perlu dibedakan berdasarkan kontrak masing-masing pembangkit. Tanpa melihat dokumen PPA CEP, tidak dapat dipastikan bahwa seluruh ketentuan Take or Pay yang dibahas CERAH berlaku dengan cara yang sama pada kontrak PLTU Cirebon-1.
Sartika juga menilai persoalan kelebihan pasokan berpotensi berlanjut dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Penambahan kapasitas pembangkit dinilai masih berisiko mempertahankan ketergantungan terhadap energi fosil dan pembangkit berskala besar.
Ia menyebut, beban PLN tidak hanya berasal dari pembelian listrik, tetapi juga pembelian bahan bakar. Berdasarkan perhitungan CERAH, pembelian bahan bakar menyumbang 37 persen beban perusahaan, sedangkan pembelian listrik dari pihak swasta mencapai 36 persen. Lebih dari 80 persen listrik yang dibeli dari produsen swasta tersebut berasal dari pembangkit berbahan bakar fosil.
Kondisi ini dinilai berpotensi mempersempit ruang keuangan PLN untuk membangun dan memodernisasi jaringan listrik, termasuk infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengakomodasi energi terbarukan.
Dampaknya juga berkaitan dengan kebutuhan subsidi dan kompensasi pemerintah kepada PLN. Dalam perhitungan CERAH, subsidi dan kompensasi yang diberikan negara mencapai 142,6 triliun rupiah pada 2023 dan meningkat menjadi 177 triliun rupiah pada 2024.
Melalui artikel tersebut, CERAH menilai kewajiban pembayaran dalam kontrak pembelian listrik dapat mengurangi kemampuan PLN mengalokasikan pendanaan untuk pengembangan infrastruktur energi bersih.
Persoalan ini menjadi konteks penting dalam melihat hubungan bisnis PLN dengan produsen listrik swasta, termasuk CEP. Namun, besarnya pembayaran kepada CEP tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan tersebut menjadi penyebab kelebihan pasokan listrik nasional.
Baca Juga: Di Bawah Bayang Tiga PLTU Jawa Barat: Petani Kehilangan Kesuburan Tanah, Nelayan Sulit Mendapat Ikan, dan Hutan Terancam
PLTU Cirebon Batal Dipensiunkan, Pemulihan Lingkungan dan Hak Warga Terabaikan
Pensiun Dini Batal, Dampak Lingkungan Berlanjut
Di luar persoalan kontrak dan pembiayaan, operasional PLTU Cirebon-1 juga berkaitan dengan dampak kesehatan dan lingkungan masyarakat sekitar.
Laporan Toxic Twenty: Daftar Hitam 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia yang diterbitkan CELIOS, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), dan Trend Asia pada November 2025 memasukkan PLTU Cirebon dalam daftar pembangkit dengan potensi dampak polusi besar.
Dalam laporan tersebut, kompleks PLTU Cirebon terdiri atas dua unit pembangkit. Cirebon-1 berkapasitas 660 MW yang mulai beroperasi pada 2012, sedangkan Cirebon-2 berkapasitas 924 MW yang mulai beroperasi pada 2023.
Laporan itu juga menjelaskan bahwa PLTU Cirebon-1 sebelumnya menjadi proyek percontohan pensiun dini pembangkit listrik swasta melalui skema ETM yang didukung ADB. Penghentian operasional direncanakan pada 2035, tujuh tahun lebih cepat dibandingkan jadwal akhir kontrak pada 2042.
Namun, pembatalan rencana tersebut membuat PLTU Cirebon-1 tetap beroperasi sesuai kontrak yang berlaku. Sementara itu, dampak lingkungan dan kesehatan dari operasional pembangkit masih menjadi persoalan.
Penelitian Toxic Twenty mengidentifikasi sejumlah risiko kesehatan, ekonomi, dan lingkungan yang berkaitan dengan operasional PLTU Cirebon. Dampak tersebut meliputi risiko penyakit akibat paparan polutan udara, penurunan produktivitas sektor perikanan dan pertanian, hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan PLTU Cirebon-1 tidak berhenti pada kepentingan bisnis perusahaan dan kewajiban pembelian listrik PLN. Ada konsekuensi lingkungan dan sosial yang turut ditanggung masyarakat selama pembangkit beroperasi.
Di tengah pembatalan pensiun dini, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk memastikan transisi energi berjalan tanpa mengabaikan kepentingan publik. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan telah mengatur sejumlah pertimbangan percepatan penghentian operasional PLTU, mulai dari kapasitas, usia, tingkat utilisasi, emisi, dukungan pendanaan, hingga keandalan sistem listrik dan prinsip transisi energi berkeadilan (Regulasi ini dapat dibaca melalui JDIH Kementerian ESDM).
Pensiun dini PLTU Cirebon-1 memperlihatkan rumitnya hubungan antara kepentingan bisnis pembangkit, kewajiban kontrak pembelian listrik, dan agenda transisi energi. Penghentian pembangkit tidak cukup hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan ketersediaan pendanaan. Pemerintah juga perlu memastikan penyelesaian kewajiban finansial para pihak berlangsung transparan, sekaligus memperhitungkan dampak lingkungan dan kesehatan yang selama ini ditanggung masyarakat.
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB
Editor: Iman Herdiana
Tanggapanmu
0Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.
Tuliskan Tanggapan Anda
Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Baca juga
Di Jalanan, Warga tidak Sendirian
Rangkaian aksi sepanjang Oktober hingga November 2026 di Yogyakarta mempertemukan mahasiswa, perempuan, akademisi, dan berbagai kelompok masyarakat.
Virliya Putricantika18 November 2026
Jurnalis Bukan Sekadar Pencatat Penderitaan
Di balik setiap kisah yang dibawa ke ruang publik, ada manusia yang kehidupannya tidak selalu berubah setelah diberitakan.
Asma Aqilah Mahfuzhoh18 November 2026
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Disahkan, Empat Tuntutan Buruh Justru Hilang
Pengaturan pekerja platform digital, perluasan hak mogok, kenaikan upah sektoral, serta penggantian biaya perumahan dan pengobatan tak masuk dalam aturan final.
Insan Radhiyan Nurrahim18 November 2026


