Telat Kuliah karena Antre BBM, Alfina Memilih Turun ke Jalan
Bersama Malika dan mahasiswi lainnya di Bandung, ia menyuarakan keresahan perempuan atas kenaikan biaya hidup dan kebijakan yang dinilai menjauh dari reformasi.

BandungBergerak - Antrean sepeda motor di SPBU Rancaekek mengular hingga hampir ke badan jalan, Rabu, 10 Juni 2026. Pagi itu, sekitar pukul 07.00 WIB, Alfina Nurfadilah, mahasiswa Jurusan Jurnalistik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ikut berdiri dalam barisan panjang tersebut.
Biasanya Alfina mengisi Pertamax untuk sepeda motornya. Namun setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), ia beralih ke Pertalite karena harga Pertamax dinilai terlalu membebani pengeluarannya. Sebelum kenaikan harga, Rp25.000 cukup untuk membeli lebih dari dua liter Pertamax. Kini, nominal yang sama hanya memperoleh sekitar 1,5 liter bahan bakar.
“Karena biasa beli dua liter, sekarang jadi satu liter juga kuranglah,” jelasnya diwawancarai di sela-sela aksi Indonesia Bangkrut dan Indonesia Sakit di DPRD Jawa Barat, Senin, 15 Juni 2026.
Panjang antrean membuat Alfina harus menunggu sekitar 20 menit. Akibatnya, ia terlambat mengikuti perkuliahan pagi. Sejak saat itu, ia harus mengatur ulang jadwal keberangkatannya jika ingin mengisi bahan bakar.
"Kuliah jam sembilan harus berangkat harus sebelum jam delapan karena kan harus ngantre dulu lama,” lanjutnya.
Ia memilih tidak mengisi bensin pada malam hari karena stok Pertalite di sejumlah SPBU kerap habis.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan Alfina bergabung dalam aksi mahasiswa dan masyarakat di Bandung. Ia ingin menyuarakan keresahan atas berbagai kebijakan yang dinilai semakin membebani masyarakat, termasuk kenaikan harga BBM.
Sebagai mahasiswa yang mengandalkan sepeda motor untuk mobilitas sehari-hari dari Rancaekek menuju kampus dan tempat kerjanya di kawasan Dipatiukur, kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kondisi keuangannya.
“Saya jadi datang ke kelasnya telat. Apalagi saya kan harus bagi-bagi waktu sama kerja juga ya,” bebernya.
Menurut Alfina, biaya bahan bakar yang sebelumnya relatif terkendali kini membengkak hingga sekitar 200.000 rupiah per pekan. Kondisi itu memaksanya mengurangi sejumlah pengeluaran lain.
Tekanan ekonomi semakin terasa karena selain kuliah, ia juga bekerja paruh waktu pada sore hari dan akhir pekan. Meski memiliki penghasilan sendiri, sebagian besar pendapatannya kini habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Walaupun ada penghasilan tetap aja penghasilan ada pengeluaran makin gede gitu. Jadi kayak enggak ada buat diri sendiri,” ungkap Alfina.
Persoalan tidak berhenti pada kenaikan harga BBM. Ia juga mengaku jenuh dengan respons pemerintah terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai tidak menjawab keresahan masyarakat.
Ia menyinggung sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang menurutnya memerlukan evaluasi menyeluruh.
“Enggak ada satu pun yang menjawab aspirasi masyarakat,” tandasnya.
Menurut Alfina, kenaikan harga BBM dan pelemahan nilai tukar rupiah turut mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat yang harus menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi.
Ia juga mengkritik sejumlah belanja pemerintah yang dianggap tidak mendesak, termasuk pengadaan motor listrik untuk pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan menyentuh kepentingan publik.
Alfina berharap pemerintah lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat sipil, termasuk mengevaluasi program-program yang dinilai memboroskan anggaran dan meninjau kembali kebijakan harga BBM.
“Harapannya pemerintah mau menurunkan harga BBM karena sangat menekan ongkos pengeluaran aku,” tambahnya.
Baca Juga: LBH Bandung: 13 Orang Ditangkap Menjelang Aksi di DPRD Jabar, 10 Orang di Antaranya Sudah Dibebaskan
Aksi Simbolik Hukum Pancung “RIP Demokrasi” dari Gelombang Demonstrasi Mahasiswa Bandung
Sortan terhadap UU Polri
Dalam aksi yang sama, banyak mahasiswa perempuan turut menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Salah satunya Malika, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang menilai kenaikan harga BBM non-subsidi berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari.
Mahasiswi asal Sumedang itu mengaku turut merasakan dampak kondisi ekonomi saat ini. Harga BBM yang meningkat membuat biaya mobilitas hariannya ikut bertambah karena kendaraan yang digunakannya mengonsumsi Pertamax.
“Karena mobil saya harus memakai Pertamax, pengeluaran jadi terasa lebih berat,” katanya.
Baik Alfina maupun Malika sama-sama menyoroti pengesahan UU Polri yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Keduanya mengkritik ketentuan yang membuka ruang bagi anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Menurut mereka, kebijakan tersebut berpotensi memperluas peran kepolisian di ranah sipil sekaligus mempersempit kesempatan masyarakat sipil untuk berkarier di lembaga pemerintahan.
“Kesempatan masyarakat sipil di pemerintahan bisa semakin kecil karena saling rebut sama polisi,” ujar Malika.
***
*Kawan-kawan dapat mengikuti kabar terkini dari BandungBergerak dengan bergabung di Saluran WhatsApp bit.ly/ChannelBB
Editor: Iman Herdiana
Tanggapanmu
0Ruang berdialog yang santun, bebas dari ujaran kebencian dan fitnah. Komentar dimoderasi redaksi sebelum ditayangkan.
Tuliskan Tanggapan Anda
Belum ada tanggapan pada artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Baca juga
Pelajaran dari Astronomi: Manusia Bukan Pusat Semesta
Premana W. Premadi dalam orasi kebudayaannya mengingatkan, bumi bukan pusat tata surya, matahari juga bukan pusat galaksi. Begitu juga manusia.
Azany Magrina Duarte13 November 2026
Pesepeda Bersolidaritas Mempertahankan Lapangan Teuku Umar sebagai Ruang Sepak Bola Warga
Di tengah rencana pembangunan Lapangan Teuku Umar senilai 3,1 miliar rupiah, warga dan komunitas pesepeda menolak perubahan fungsi lapangan yang dibangun warga.
Yopi Muharam13 November 2026
Ketika Sejarah Dikubur, Siapa yang Masih Mengingat Leluhur?
Dalam Layar Tancap Terang Bulan, trauma 1965 dan 1998 tidak selalu diceritakan, tetapi terus diwariskan dalam kehidupan keluarga Tionghoa.
Abimanyu Ismoyo Santoso12 November 2026



